JPT Enggan Beralih ke BUAM, Kenapa ?

JPT Enggan Beralih ke BUAM, Kenapa ?

JAKARTA – Aspek legal perizinan badan usaha multimoda (BUAM) yang dinilai lemah menjadi alasan para pemegang izin Jasa Pengurusan Transportasi (SIUP JPT), sehingga enggan untuk mengubah izin usahanya menjadi BUAM.

Menurut Bendahara Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Wisnu Pettalolo, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. PM. 49/2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi kegiatan JPT mencakup 21 segmen.

“Jadi bisa dimaklumi kalau anggota ALFI tetap menggunakan izin JPT, sebab mengubah izinnya menjadi BUAM selain dari aspek legal yang lemah juga dengan izin JPT selama ini justru lebih menguntungkan,” ujar Wisnu yang juga merupakan Sekjen Asosiasi Pengusaja Truk Indonesia (Aptrindo), melalui keterangan tertulisnya, pada Minggu (26/7/2020).

Dia merinci, sesuai Permenhub No. PM. 49/2017, bahwa kegiatan JPT meliputi kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan dokumen, pemesanan ruang kapal.

Selain itu, melakukan kegiatan pengiriman, distribusi, penghitungan biaya, klaim, asuransi, teknologi informasi dan komunikasi, layanan logistik, e-Commerce, serta Non Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) dan layanan kurir.

Hal senada dikemukakan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi DPP ALFI Anwar Satta.

Menurutnya, pemegang izin JPT anggota ALFI, sudah siap menerapkan sistem angkutan barang secara terpadu dan terintegrasi secara nasional atau multimoda.

“Dalam waktu dekat sistem angkutan terpadu dan terintegrasi secara nasional tersebut segera akan dilaksanakan, karena ALFI sejak lama telah memiliki perangkat sistem angkutan tersebut,” ujarnya.

Anwar menjelaskan, jumlah perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) anggota ALFI dari Sabang hingga Merauke saat ini sebanyak 3.412 perusahaan dan mereka akan dilibatkan dalam mewujudkan sistem angkutan multimoda nasional.

“Bahkan dari jumlah perusahaan anggota ALFI sebanyak itu, sebanyaj 291 perusahaan berklasifikasi internasional yang telah menerapkan sistem angkutan multimoda sejak tahun 1990-an,” tegas Anwar.

Sementara itu, perusahaan yang memiliki izin BUAM baru 12 dan separuhnya pun diketahui merupakan anggota ALFI.

“Dengan membangun sistem angkutan terpadu dan terintegrasi (multimoda) dari dan ke seluruh wilayah kota/kabupaten diharapkan dapat memperbaiki kinerja logistik secara nasional dan bahkan dapat mendorong investasi dan ekspor dari berbagai daerah,” kata Anwar.

Dia menjelaskan, ALFI sudah siap melaksanakan sistem angkutan multimoda secara nasional sejak tahun 1990-an karena telah memiliki sistem dokumen tunggal, yaitu memiliki sistem dokumen angkutan barang (DAB) yang dilengkapi dengan perjanjian bisnis standar atau STC (Standard Trading Condition) serta ditutup asuransi tanggung jawab (liability insurance).

“Karenanya, banyak perusahaan JPT di daerah yang tidak mau mengubah izin usahanya menjadi BUAM lantaran angkutan multimoda adalah bagian dari kegiatan JPT atau freight forwarding,” ucap Anwar Satta.(am)

Share this Post: