ALFI Audiensi dengan Dishub DKI, Pemegang SIUPJPT Wajib Patuhi Ini !

ALFI Audiensi dengan Dishub DKI, Pemegang SIUPJPT Wajib Patuhi Ini !

JAKARTA – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta beraudiensi dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

Audiensi jajaran pengurus DPW ALFI DKI Jakarta itu dipimpin Ketua Umum ALFI DKI Jakarta Adil Karim yang berkesempatan bertemu langsung dengan Kepala Dishub Provinsi DKI Safrin Liputo, pada Jumat (4/9/2020).

“Audensi tersebut dalam rangka rencana sosialisasi virtual Pergub 46/2018 pada tanggal 18 Sept 2020 mendatang. Pada kesempatan itu kita juga sekaligus mendiskusikan tentang aktivitas logistik di Jakarta,” ujar Adil Karim, melalui keterangannya pada Sabtu (5/9/2020).

Dia mengungkapkan, di momen yang baik itu, juga dibahas mengenai kolaborasi antara Pemprov DKI dengan ALFI DKI untuk bersama-sama memikirkan mengenai Smart City 4.0 untuk kegiatan logistik.

“Tentunya ALFI DKI nanti akan menyiapkan konsepnya dan kita buat tim bersama. Jika sudah final, Dishub sebagai triger-nya dalam hal ini akan menyampaikan konsep tersebut ke Pemprov DKI,” ucap Adil.

Adil menyatakan, Pergub 46/2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, perlu terus disosialisasikan kepada pelaku usaha terkait di sektor logistik.

Pasalnya, imbuhnya, dalam beleid itu terdapat beberapa kewajiban yang mesti dipatuhi pemegang izin usaha pengurusan jasa transportasi, seperti menyampaikan laporan bulanan tertulis kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi Lainnya.

“Kita melihatnya aktivitas bisnis logistik berbasis data seperti itu cukup penting, oleh sebab itu kolaborasi ini demi kebaikan bersama untuk menumbuhkembangkan usaha transportasi dan logistik di Ibukota, dan harapannya bisa mendorong pertumbuhan perekonomian nasional,” tuturnya.

width=
Pengurus DPW ALFI DKI Jakarta saat beraudiensi dengan Kadishub Provinsi DKI pada Jumat (4/9)

Dalam Pergub 46/2018 disebutkan bahwa kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan transportasi.

Dalam hal pelaksanaan pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara, pemilik barang harus menunjuk perusahaan jasa pengurusan transportasi setempat dimana kegiatan terus dilakukan..

“Beleid itu juga secara rinci mengatur antara lain tentang dokumen angkutan barang, baik domestik maupun internasional, maupun pembukaan kantor cabang usaha forwarder dan logistik,” ujar Adil Karim.

Adapun untuk dapat melakukan kegiatan jasa pengurusan transportasi wajib memiliki izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi yang dikeluarkan oleh Kepala DPMPTSP setempat untuk jasa pengurusan transportasi penanaman modal dalarn negeri, dan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman. Modal (BKPM) untuk jasa pengurusan transportasi (joint venture) dan penanaman modal asing.(am)

Kewajiban Pemegang Izin Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) sesuai Pergub DKI Jakarta No: 46/2018 :

? Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya.

? Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama tiga bulan setelah izin usaha diterbitkan.

? Mendaftarkan kegiatan usaha kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi Lainnya paling lama 10 hari kerja pada bulan berikutnya dengan melampirkan sertifikat keanggotaan asosiasi.

? Menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi Lainnya paling lama 10 hari kerja pada bulan berikutnya.

? Melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/ atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan.

? Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan kepada Kepala DPMPTSP untuk dilakukan penyesuaian.

? Melaporkan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP setiap pembukaan kantor cabang di Provinsi perusahaan jasa pengurusan transportasi.

? Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Share this Post: