Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi meminta pemerintah dan semua pihak untuk menjadikan anjloknya peringkat Indonesia dalam Index Performance Logistics (LPI) yang dirilis World Bank, dapat dijadikan acuan untuk berbenah.
Apalagi, lanjut Yukki, laporan LPI World Bank itu hanya bersifat persepsi berdasarkan hasil survei melalui metode tertentu. Karena itu, tidak perlu terlampau dirisaukan di tengah semakin membaiknya pertumbuhan perekonomian Indonesia saat ini.
"Pemerintah saat ini sudah on the track dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kita tidak perlu risau berlebihan dengan persepsi LPI World Bank itu, " ujar Yukki, Senin (24/7/2023).
Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah, selain tetap komitmen pada perbaikan di sektor logistik, Indonesia juga mesti fokus pada menjaga pertumbuhan ekonomi guna merealisasikan program Indonesia Emas pada 2045 mendatang.
Dia mengatakan, konsentrasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional itu setidaknya dapat dilihat pada sejumlah indikator utama, yakni berdasarkan data triwulan kedua tahun ini, bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi RI cukup tinggi. Selain itu, daya beli masyarakat hingga kini juga masih cukup baik, dan belanja pemerintah terjaga, serta investasi yang ditargetkan baik itu penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercapai.
Selain itu, secara geografi dan karakteristiknya, RI sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tidak bisa dibandingkan dengan negara lainnya dalam kaitan sistem logistik nasionalnya, apalagi jika survey LPI hanya mengakomodir untuk beberapa komoditi saja.
Yukki mengemukakan, terkait pembenahan sistem logistik nasional, sejauh ini pemerintah sudah melakukan banyak hal, termasuk mengatur bagaimana yang menyangkut trafik dan produktivitas, digitalisasi, transformasi pelaku usaha di dalam negeri, hingga mendorong pertumbuhan investasi di sektor tersebut.
"Sekali lagi kita jangan berpolemik apalagi risau dengan LPI versi World Bank itu. Sebab tidak menutup kemungkinan, banyak juga negara-negara yang masuk dalam survey LPI World Bank itu, justru biaya logistiknya rendah tetapi tingkat perekonomian negara-negara itu tidak bagus-bagus amat. Intinya kita juga tidak ingin biaya logistik murah tetapi tidak ada barangnya," ujar Yukki yang juga Chairman FIATA Regional Asia Pasific.
Yukki mengatakan, meskipun laporan World Bank soal LPI Indonesia itu hanya sebagai persepsi, namun ALFI mendukung langkah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melakukan upaya meminta klarifikasi World Bank atas survei LPI yang dirilisnya lantaran dinilai tidak fairness.
Yukki menegaskan, ALFI sebagai asosiasi pelaku usaha di sektor logistik, kali ini tidak terlibat dalam wawancara survei oleh World Bank itu, padahal pada tahun 2015 dan 2018 pernah diwawancarai perihal LPI tersebut. Pada tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya, ALFI pernah dikirimkan quisioner oleh perwakilan World Bank berkaitan dengan survei kinerja logistik itu.
Sebagaimana diketahui, World Bank telah merilis bahwa LPI Indonesia menempati peringkat ke-63 dari total 139 negara yang dikaji dengan skor LPI 3,0. Catatan tersebut mengalami penurunan 17 peringkat dibandingkan pada 2018 saat Indonesia menduduki urutan ke-46 dengan skor LPI 3,15.
Kinerja LPI itu dihitung berdasarkan enam dimensi, yakni customs, infrastructure, international shipments, logistics competence and quality, timelines, dan tracking & tracing.
Terbitan LPI oleh World Bank yang dirilis 21 April 2023 itu merupakan penyajian data yang dikumpulkan dari 139 negara pada paruh kedua tahun 2022, atau lebih sedikit ketimbang LPI tahun 2018 yang mencapai 160 negara. Namun pada tahun 2020, Bank Dunia tidak merilis LPI.
Sejak diluncurkan pada 2007, LPI telah melakukan penilaian sederhana terkait logistik oleh sumber-sumber profesional tentang seberapa mudahnya mengekspor ke negara tujuan dalam hal kualitas infrastruktur, kualitas ketersediaan layanan logistik, dan hambatan sektor publik